Rapat - Kerajaan Maroko mulai menyiapkan langkah strategis menyusul tidak diperpanjangnya mandat Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Referendum di Sahara Barat (MINURSO) oleh Dewan Keamanan PBB pada 30 Oktober 2026.
Raja Mohammed VI memimpin rapat kerja di Istana Kerajaan Rabat, Rabu (4/11/2026), guna membahas tahapan selanjutnya setelah berakhirnya tugas misi PBB tersebut.
Dalam rapat itu, Raja Mohammed VI menginstruksikan pembentukan Kantor Koordinasi dengan MINURSO di bawah Kementerian Dalam Negeri. Lembaga tersebut akan bertanggung jawab mengoordinasikan dan mendukung proses likuidasi serta penarikan misi PBB agar berlangsung secara tertib dan lancar.
Instruksi tersebut sekaligus menjadi bagian dari persiapan Maroko menghadapi perubahan situasi di wilayah Sahara setelah berakhirnya mandat MINURSO.
Menurut pernyataan Kantor Kerajaan Maroko tertanggal 4 November 2026, Raja Mohammed VI menegaskan bahwa integritas wilayah, keamanan nasional, dan ketenteraman masyarakat, khususnya penduduk Provinsi-provinsi Selatan, tetap menjadi prioritas utama Kerajaan.
Rapat tersebut dihadiri Kepala Pemerintahan Fatima Ezzahra El Mansouri, Penasihat Raja Fouad Ali El Himma, Menteri Dalam Negeri Abdelouafi Laftit, serta Inspektur Jenderal Angkatan Bersenjata Kerajaan Maroko (FAR) sekaligus Komandan Zona Selatan, Letnan Jenderal Mohammed Berrid.
Raja juga menginstruksikan seluruh pejabat terkait untuk memastikan keberlanjutan program pembangunan di Provinsi-provinsi Selatan, termasuk berbagai proyek strategis yang telah direncanakan.
*Komitmen Gencatan Senjata Tetap Dipertahankan*
Di tengah perubahan status mandat misi PBB, Maroko menegaskan komitmennya untuk tetap mempertahankan gencatan senjata.
Kantor Kerajaan menyatakan bahwa komitmen tersebut merupakan keputusan sukarela Maroko dan tidak akan berubah meskipun mandat MINURSO berakhir.
Dalam pernyataan yang sama, Maroko menilai MINURSO berulang kali tidak mampu menjalankan fungsi pemantauan kepatuhan terhadap gencatan senjata maupun menentukan konsekuensi atas pelanggarannya.
Kerajaan juga berpandangan bahwa konteks pembentukan MINURSO dan tugas awal yang diberikan kepada misi tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan situasi saat ini.
*Otonomi Tetap Menjadi Solusi yang Didorong Maroko*
Dalam aspek diplomasi, Raja Mohammed VI menegaskan bahwa Maroko tetap menghormati komitmen internasional dan menjalankan kebijakan luar negeri yang berorientasi pada pemeliharaan perdamaian.
Namun, upaya diplomasi tersebut tetap harus berjalan seiring dengan perlindungan kedaulatan nasional.
Kantor Kerajaan turut menyoroti perkembangan diplomatik yang dinilai menguntungkan posisi Maroko, terutama dukungan dan pengakuan sejumlah negara sahabat terhadap kedaulatan Maroko atas Sahara.
Maroko kembali menegaskan bahwa usulan otonomi merupakan solusi politik yang didukung Kerajaan untuk mengakhiri konflik regional tersebut secara definitif.
Melalui rapat ini, Raja Mohammed VI mengarahkan pemerintah dan seluruh institusi terkait untuk mengawal fase pasca-MINURSO, menjaga stabilitas wilayah, melanjutkan pembangunan, serta mempertahankan pendekatan diplomatik Maroko dalam persoalan Sahara.
.jpeg)
0 Komentar