Jakarta - Pedagang pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur melaporkan kepada anggota DPRD DKI Jakarta Josephine Simanjuntak terkait adanya banyak pungutan liar (pungli) dari oknum yang tak bertanggung jawab.
Selain itu, pedagang melaporkan bahwa pasar tersebut turut dikelola oleh perusahaan swasta.
Dalam rapat bersama pemerintah pembahasan Rencana Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada 15 Mei 2025, Josephine Simanjuntak meminta penjelasan langsung dari pihak Perumda Pasar Jaya.
"Saya ada pengaduan, itu pasar Kramat Jati, Kenapa perusahaan swasta yang turut mengelola pasar? Pedagang disana mulai resah karena adanya pungli," kata Josephine, Komisi C ini di gedung DPRD DKI.
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini merasa heran, pedagang yang tengah berjuang dalam kehidupan dipungli dengan biaya yang begitu besar.
"Pungli atau apalah itu, listrik pasang sendiri, isi token sendiri, tapi mereka yang kutip diminta biaya diangka 2 juta, nanti akan ramai, karena pertoken diminta 2 juta. Ini bapak tahu tidak. Jika tahu mohon diperhatikan," ungkap Josephine.
Sementara pihak Perumda Pasar Jaya mengatakan akan memperhatikan persoalan pedagang pasar induk Kramat Jati.
Perumda Pasar Jaya adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dalam bidang usaha pengelola pasar, properti, dan pengembangan bisnis dengan kepemilikan saham. ***
0 Komentar