Rabat - Direktur Jenderal Keamanan Nasional dan Pengawasan Teritorial, Abdellatif Hammouchi, pada Selasa di Rabat, menandatangani bersama rekannya dari Prancis, Louis Laugier, Direktur Jenderal Kepolisian Nasional, sebuah Rencana Aksi Bersama antara Layanan Kepolisian Nasional dan Direktorat Jenderal Kepolisian Nasional Prancis.
Rencana aksi ini ditandatangani pada kesempatan pertemuan Hammouchi dengan Laugier, yang didampingi oleh Duta Besar Republik Prancis untuk Rabat dan delegasi keamanan besar yang terdiri dari beberapa direktur direktorat pusat Kepolisian Nasional Prancis, menurut siaran pers dari Klaster DGSN-DGST.
Rencana ini menetapkan peta jalan bersama untuk memerangi kejahatan terorganisasi lintas batas di kedua negara saudara, sumber yang sama menambahkan.
Pertemuan ini merupakan bagian dari kunjungan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Kepolisian Nasional Prancis ke Kerajaan, dengan tujuan untuk memperkuat kerja sama keamanan dan mekanisme bantuan timbal balik di berbagai bidang kerja sama kepolisian bilateral.
Pentingnya rencana bersama ini terletak pada kapasitasnya untuk melembagakan mekanisme kerja sama yang telah terjalin selama puluhan tahun antara kepolisian Maroko dan rekan-rekan mereka di Prancis, serta untuk mengembangkan dan memperluas bidang kerja sama guna membuka jalan bagi pembentukan kelompok kerja bersama untuk menghadapi tantangan kejahatan terorganisasi, termasuk melacak buronan dan orang yang dicari di tingkat internasional.
Rencana bersama ini membuka prospek yang menjanjikan bagi kerja sama keamanan dan bantuan timbal balik antara kepolisian Kerajaan Maroko dan Republik Prancis, untuk menyamai hubungan yang terjalin antara kedua negara sahabat, dan kemitraan strategis yang langgeng di bidang pelatihan, pertukaran informasi, bantuan teknis, dan kerja sama operasional.
Laugier menyampaikan rasa terima kasihnya yang sebesar-besarnya kepada kepolisian nasional dan dinas pengawasan atas peran mereka dalam mendukung keamanan Prancis dalam memerangi ancaman teroris, dalam melacak dan menangkap beberapa orang yang dicari oleh sistem peradilan Prancis terkait dengan kejahatan terorganisasi, dan dalam menyediakan keamanan untuk Olimpiade Paris.
Ia juga menyatakan kesediaan dan kesiapan Prancis untuk menawarkan segala bentuk dukungan yang memungkinkan guna membantu kepolisian Maroko dengan protokol keselamatan guna mengamankan acara olahraga internasional yang akan diselenggarakan Maroko di masa mendatang.
Sejalan dengan sesi kerja yang diadakan antara kedua pihak, Duta Besar Republik Prancis di Rabat, Christophe Lecourtier, menyerahkan lencana Perwira Legiun Kehormatan, yang diberikan oleh otoritas Prancis kepada Direktur Jenderal Keamanan Nasional dan Pengawasan Teritorial, Abdellatif Hammouchi, sesuai dengan upacara dan protokol yang berlaku berdasarkan prosedur pemberian penghargaan tinggi oleh Republik Prancis.
Dengan demikian, Hammouchi dianugerahi penghargaan tertinggi dan paling bergengsi di Prancis, sebagai pengakuan dan penegasan atas peran perintis yang dimainkan oleh kepolisian nasional dalam upaya internasional untuk memerangi terorisme dan kejahatan terorganisasi.
Penghargaan ini juga membuktikan efektivitas bantuan timbal balik dalam masalah keamanan antara kedua negara, yang berpihak pada masalah keamanan bersama.
Direktur Jenderal Keamanan Nasional dan Pengawasan Teritorial mengadakan pembicaraan intensif dengan mitranya dari Prancis, dengan fokus pada penilaian tingkat kerja sama bilateral di bidang keamanan, mengkaji berbagai isu yang menjadi kepentingan bersama, dan menjajaki mekanisme baru untuk memperkuat bantuan antara kedua pihak guna memastikan tingkat kesiapan tertinggi untuk menetralisir berbagai risiko dan ancaman keamanan.
Kunjungan ini menggambarkan pentingnya dan tingkat kerja sama antara kepolisian nasional Kerajaan dan Kepolisian Nasional Prancis. Kunjungan ini juga mencerminkan keinginan kedua pihak untuk memperkuat bantuan timbal balik dan kerja sama operasional guna mencapai tingkat kesiapan tertinggi untuk menghadapi berbagai ancaman dan risiko yang mengancam keamanan kedua negara, demikian simpulan siaran pers tersebut.***
0 Komentar