New York - Sikap Jamaika terhadap isu Sahara Maroko menunjukkan perkembangan baru. Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri Jamaika, Kamina Johnson Smith, menyambut pengadopsian Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2797 yang mendukung proses negosiasi dengan menjadikan Rencana Otonomi Maroko sebagai dasar pembahasan.
Dalam pernyataannya di New York, Johnson Smith menyambut resolusi tersebut, yang memberikan “dukungan penuh” kepada Sekretaris Jenderal PBB dan Utusan Pribadinya dalam memfasilitasi serta menjalankan perundingan.
Resolusi tersebut juga menegaskan bahwa otonomi yang nyata di bawah kedaulatan Maroko dapat menjadi salah satu solusi yang paling layak bagi penyelesaian persoalan Sahara.
Pernyataan itu tercantum dalam komunike bersama yang ditandatangani Johnson Smith dan Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Afrika dan Warga Maroko di Luar Negeri, Nasser Bourita, setelah keduanya menggelar pembicaraan di sela-sela Sidang ke-81 Majelis Umum PBB.
Dalam komunike tersebut, Jamaika turut menyampaikan selamat kepada Maroko atas upaya diplomatiknya dalam membangun konsensus dan momentum internasional untuk mendukung Rencana Otonomi Maroko, di bawah kepemimpinan Raja Mohammed VI.
Pertemuan Johnson Smith dan Bourita juga menghasilkan kesepakatan untuk melanjutkan konsultasi politik antara Jamaika dan Maroko serta mengoordinasikan posisi kedua negara mengenai berbagai isu yang menjadi kepentingan bersama.
Perkembangan ini menunjukkan bahwa isu Rencana Otonomi Maroko terus menjadi bagian penting dalam pembahasan diplomatik mengenai penyelesaian persoalan Sahara di tingkat internasional.
0 Komentar