New York - Republik Mauritius mengubah sikapnya terkait persoalan Sahara Maroko. Menteri Luar Negeri, Integrasi Regional dan Perdagangan Internasional Mauritius, Dhananjay Ramful, menyatakan bahwa otonomi Sahara di bawah kedaulatan Maroko merupakan “solusi paling kredibel” untuk menyelesaikan sengketa regional tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Ramful di New York setelah melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Afrika dan Warga Maroko di Luar Negeri, Nasser Bourita, di sela-sela Sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dalam keterangannya kepada pers seusai pertemuan, Ramful menjelaskan bahwa pemerintah Mauritius baru-baru ini meninjau kembali posisinya mengenai persoalan Sahara Maroko melalui rapat kabinet.
Peninjauan tersebut dilakukan menyusul pengadopsian Resolusi Dewan Keamanan PBB 2797.
Mauritius kini menilai resolusi tersebut didasarkan pada pendekatan “pragmatis” dan mengakui bahwa pemberian otonomi bagi Sahara di bawah kedaulatan Kerajaan Maroko menawarkan “solusi yang paling realistis, adil, dan berkelanjutan” untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
Perubahan sikap Mauritius tersebut menjadi perkembangan diplomatik terbaru dalam pembahasan mengenai Sahara Maroko di tingkat internasional.
Dalam pernyataan yang sama, posisi baru tersebut dikaitkan dengan momentum diplomatik yang didorong oleh Raja Mohammed VI, dengan Rencana Otonomi Maroko sebagai proposal yang diajukan untuk penyelesaian persoalan Sahara.
0 Komentar